Pengamanan Barang Milik Negara Dalam Rangka Tertib Admistrasi,Tertib Fisik dan Tertib Hukum

0
162

Magelang,Mediacakra.com-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak mengadakan Sosialisasi Koordinasi Operasional PPNS Pemantauan dan Pengawasan SDA Dugaan Pelanggaran Mendirikan Bangunan di sempadan Irigasi Progomanggis HM 70-74.Bertempat Di Aula Sate Klatak Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.Rabu (23/6/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Balai PSDA Probolo yang di wakili oleh Kelompok Pengelola Wilayah Progo Hulu, Balai Besar Wilayah Serayu Opak, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Magelang,Kepala Kecamatan Secang, Sub Denpom IV/2/1 Magelang, Danramil Secang/Kodim 0705 Magelang, Kapolsek Secang,Kepala Satpol PP Kabupaten Magelang dan Perwakilan dari masyarakat 10 orang.

Sosialisasi tersebut menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat,sebelum tamu undangan masuk terlebih dahulu di wajibkan untuk cuci tangan dengan sabun ataupun memakai handsanitizer dan cek suhu serta di wajibkan memakai masker, bagi yang tidak memakai masker di berikan secara gratis.

Sebagai Pembuka sebagai tuan rumah untuk mengawali acara tersebut di buka oleh Sekretaris Kecamatan Secang Endah Sekarsih S.H., beliau mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran bapak/ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. jelasnya.

Endah juga mengatakan sosialisasi ini di maksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan hukum kepada masyarakat yang menggunakan tanah milik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk tidak mendirikan bangunan apapun di atas tanah milik sempadan irigasi .

Hal tersebut bertujuan untuk mengamankan aset dalam rangka untuk menjaga fungsi pemeliharaan irigasi demi untuk meningkatkan ketahanan pangan khususnya di wilayah Kabupaten Magelang.Tegas Endah.

Bambang Sumadiyo S.H., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memaparkan sesuai Undang – Undang Nomer 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan mengacu dasar Hukum Pidana PPNS SDA Undang – Undang Nomer 8 tahun 1981 Hukum acara pidana Pasal 6 ayat (1).

Tentang Pejabat Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang.Tutur Bambang.

Kepala Balai PSDA Probolo Ir Dyah Purbandari M.T.ketika di mintai keterangan pers melalui telpon selulernya beiau tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Dinas PUSDA TARU Semarang menyampaikan tentang Permen PUPR nomer 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah Irigasi Progo Manggis dengan Luas Areal di atas 3000 hektar merupakan kewenangan Pusat.

Adapun keberadaan Balai PSDA Probolo adalah Daerah Irigasi Induk Progomanggis hanya melaksanakan tugas pembantuan operasional pemeliharaan (TPOP) jaringan irigasi.ungkapnya.

Termasuk di dalamnya melaksanakan tugas pengamanan aset tanah saluran irigasi dalam proses penyerahan kepada Pusat selaku pemiliknya pengawasan terhadap pemanfaatan sempadan irigasi sesuai dengan PERMEN PUPR No. 8/PRT/M Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.Garis sempadan jaringan irigasi ditujukan untuk menjaga agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitar jaringan irigasi.Jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.Saluran irigasi mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Ia juga menuturkan ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi. Setiap kegiatan yang bersifat memanfaatkan ruang sempadan jaringan irigasi harus memperoleh izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Izin pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi, diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari dinas, Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Menurut Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Garis Sempadan Bab IV Saluran Irigasi Bertanggul Pasal 7 ayat (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul, diukur dari sisi luar kaki tanggul. Pasal 7 ayat (2) Jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi. Pasal 7 ayat (3) Dalam hal saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1(satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.jelas Dyah.

Selain Barang Milik Negara/Daerah tersebut diperlukan untuk mewujudkan tertib pengolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tercermin dalam tertib hukum, administrasi dan tertib fisik.Untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.

Terkait tanah kalau di biarkan sangat riskan sekali karena bisa di manfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan atau mendirikan bangunan tanpa seijin atau sepengetahuan pengguna barang.

Untuk pengamanan secara fisik terhadap obyek tanah dapat dilakukan dengan memasang tanda kepemilikan.Dilarang masuk atau memanfaatkan tanah dengan ancaman pasal 167 (ayat 1) KUHP, pasal 389 KUHP dan pasal 551 KUHP. Imbuhnya

Sosialisasi tersebut untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar mulai bulan Juni 2021 hingga Oktober tahun 2022 untuk membongkar bangunan sendiri

Dan akan diberi surat peringatan ke 1 (satu) sampai peringatan ke 3 (ketiga) apabila dengan batas waktu yang sudah di tentukan pemerintah akan memberikan bantuan pembongkaran dengan memakai alat berat.Pungkas Dyah.

(Prabu/Marno Cakra)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here