Dr.Martheen H.Toelle:Batal Demi Hukum Terdakwa Sriyono Alias Penjol Bin Sumadi Harus Dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kota Salatiga

0
561

Salatiga,Mediacakra.com-Berkenan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.REG.PERKARA:PDM-81/Eku.2/2021, tanggal 03 Pebruari 2021, yang dibacakan dalam sidang secara Elektronik, pada tanggal 15 Pebruari 2021 dalam perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2021/PN.Slt.atas Terdakwa:

Nama Lengkap : SRIYONO ALIAS PENJOL, BIN SUMADI.
Tempat Lahir : Salatiga.
Umur/ Tgl Lahir : 41 Tahun/05Ji Juli 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Warak Rt.05 Rw 06 Kelurahan Dukuh,Kecamatan.Sidomukti,Kota Salatiga.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta.

Bahwa terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo.Pasal 76E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Bahwa atas dakwaan tersebut diatas, saya: Dr.Marthen H.Toelle, Bc.Hk.,S.H., M.H. sebagai Advokat, beralamat di Jl.Setiaki No.30, Kota salatiga, sebagai Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan secara elektronik/on line dan atau tidak online berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Pebruari 2021, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 23 Pebruari 2021,menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Penahanan terdakwa harus dicabut.

Bahwa terdakwa, sebagai tersangka dengan surat Perintah Penahanan No.Pol: SP.Han/146/XII/2020/Reskrim, tanggal 04 Desember 2020, telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Salatiga selama 20 (dua Puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Desember 2020 s/d 23 Desember 2020, yang mana surat penahanan tersebut telah disampaikan dan diterima oleh tersangka/keluarganya.
Bahwa kemudian terdakwa sebagai tersangka dengan surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1607/M.3.20.3/Eku.1.12/2020, tanggal 22 Desember 2020, diperpanjang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2020 s/d 01 Pebruari 2021 di RUTAN Polres Salatiga, yang mana surat penahanan tersebut telah disampaikan dan diterima oleh tersangka/keluarganya.

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, dengan Penetapan Nomor:26/Pen.Pid./2021/PN.Slt, tanggal 10 Pebruari 2021, memerintahkan untuk melakukan penahanan atas Terdakwa dalam tahanan Rutan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021, yang mana surat penahanan tersebut telah disampaikan dan diterima oleh tersangka/keluarganya.

Bahwa dengan demikian surat penahanan tersangka oleh Penyidik yang kemudian diperpanjang oleh Kejaksaan dan terakhir sebagai terdakwa penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga secara formal yuridis sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana : “ Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya “

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana maka harus ditaati dan dijalankan baik oleh POLRI sebagai Penyidik, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Penuntut Umum dan Pengadilan.

Namun demikian dalam kasus ini, tersangka/terdakwa Sriyono alias Penjol bin Sumadi, semenjak berakhirnya surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1607/M.3.20.3/Eku.1.12/2020, tanggal 22 Desember 2020, diperpanjang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2020 s/d 01 Pebruari 2021 di RUTAN Polres Salatiga, sampai berakhirnya batas waktu penahanan 01 Pebruari 2021, yang menurut informasi Polres Salatiga telah melimpahkan berkas tersangka kepada Kejaksaan Negeri Salatiga, akan tetapi tersangka tidak mendapatkan printah penahanan yang diberikan penuntut umum sesuai Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal ini terbukti dengan baik tersangka dan atau keluarganya tidak pernah mendapatkan tembusan Surat Penahanan dari Kejaksaan Negeri Salatiga.

Oleh karena itu dengan mengabaikan, tidak manaati, tidak menjalankan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kejaksaan Negeri Salatiga telah melakukan pelanggaran Hukum Acara Pidana.
Oleh karena itu menurut hukum tersangka/terdakwa Sriyono alias Penjol Bin Sumadi, semenjak tanggal 02 Pebruari 2021, harus dibebaskan dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Polres Salatiga.

Bahwa tersangka dan atau keluarganya tidak pernah mendapatkan Surat Penahanan dari Kejaksaan Negeri Salatiga, maka Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 26/Pen.Pid/2021/PN.Slt tanggal 10 Pebruari 2021, memerintahkan untuk melakukan penahanan atas Terdakwa dalam tahanan Rutan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021, adalah tidak memiliki dasar hukum, sehingga harus dicabut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga.

Bahwa kemudian dengan Penetapan Nomor: 26/Pid.Sus/2021/PN.Slt, tanggal 1 Maret 2021. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga telah memperpanjang masa tahanan terdakwa selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai denga tanggal 10 Mei 2021. Permasalahan hukum yang timbul dari surat penetapan perpanjangan tahanan terdakwa adalah Surat tersebut bukan ditandatangani oleh Bapak Riyono,SH.,MH, sebagai Ketua Pengadilan sesuai ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM

Sesuai ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
a. nama lengkap,tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal , agama dan pekerjaan tersangka.
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa terkait ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengenai uraian secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan, terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, telah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016, disahkan pada 9 Nopember 2016, diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237 dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946.

Dengan demikian penyebutan perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 jo.Pasal 76E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, adalah tidak cermat, tidak jelas dan lengkap karena : sesuai Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang – Undang dalam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Pasal 52 :Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.
Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 telah mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016, disahkan pada 9 Nopember 2016, diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237 dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946.

Oleh karena itu menurut hukum tindak pidana yang didakwakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016, disahkan pada 9 Nopember 2016, diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237 dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946 bukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Hal ini telah diatur dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yang dikenaldengan asas Legalitas, yang dalam kasus ini adalah seharusnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016.

Oleh karena itu surat dakwaan atas terdakwa Sriyono alias Penjol Bin Sumadi “batal demi hukum” sesuai ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian atas dasar hukum dan alasan-alasan diatas, maka kami berpendapat,tindakan penuntut umum tidak melakukan penahanan atas tersangka sesuai Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan atau mengabaikan, tidak manaati, tidak menjalankan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kejaksaan Negeri Salatiga telah melakukan pelanggaran Hukum Acara Pidana dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Tidak berlaku Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 26/Pen.Pid/2021/PN.Slt tanggal 10 Pebruari 2021, memerintahkan untuk melakukan penahanan atas Terdakwa dalam tahanan Rutan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021, adalah tidak memiliki dasar hukum.

Tidak berlaku Penetapan Nomor: 26/Pid.Sus/2021/PN.Slt, tanggal 1 Maret 2021. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga telah memperpanjang masa tahanan terdakwa selama 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai denga tanggal 10 Mei 202.
surat dakwaan atas Sriyono alias Penjol Bin Sumadi adalah tidak cermat, tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya “batal demi hukum”.terdakwa Sriyono alias Penjol Bin Sumadi harus dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kota Salatiga.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here